MAMUJU – Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju membeberkan Data terbaru terkait jumlah masyarakat yang belum mengakses layanan pengukuran/penimbangan balita di Posyandu.
Data tersebut dipaparkan Kabid Kesmas Dinkes kabupaten Mamuju Dewi Sundari dalam pertemuan koordinasi Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Posyandu kabupaten mamuju yang di gelar di Marannu Golden Hotel. Jumat, (31/3)
Dewi Sundari menuturkan, data per Februari 2023, hanya 73,7 posyandu aktif, dan terdapat 30,3 persen masyarakat yang belum mengakses layanan pengukuran/penimbangan balita di posyandu.
Hal ini juga salah satunya dipengaruhi fakta bahwa lebih dari 55 persen Posyandu bahkan sama sekali belum memiliki bangunan.
Melalui Kepala Dinas Kesehatan Mamuju, dr. Acong, Bupati Mamuju menyampaikan keprihatinan atas kondisi terkait banyaknya masyarakat yang belum mengakses layanan pengukuran/penimbangan balita di posyandu.
Hal ini menurutnya juga disebabkan kurangnya pemahaman terhadap konsep kolaborasi yang harusnya menjadi semangat bersama dalam mengintervensi layanan posyandu.
Lanjut dr. Acong menyampaikan, sesungguhnya upaya meningkatkan kinerja posyandu yang diharapkan dapat menjadi Center of excelence, atau pusat layanan terpadu pemberian layanan sosial dasar masyarakat telah dilakukan sejak lama, mulai dari pembentukan payung hukum intervensi bersama dengan pembentukan Pokjanal Posyandu, sampai di tingkat lokal daerah juga dilakukan inovasi, salahsatunya melalui Grebeg stunting yang melibatkan sejumlah stakeholders.
Namun demikian, diakui hingga saat ini konsep kolaborasi yang menjadi semangat dalam pos layanan terpadu belum di fahami dengan baik, serta kurangnya inovasi yang dilakukan untuk menambah daya tarik Posyandu juga masih sangat kurang. Kondisi ini tentu masih kontradiksi dengan semangat dari Tagline Posyandu sahabat masyarakat. (ADV)
Komentar