MAMUJU – Unit Tipikor satuan Reserse kriminal Polresta Mamuju menetapkan 9 orang sebagai tersangka pelaku Korupsi kegiatan belanja fasilitas kampanye calon anggota DPD RI tahun 2019 pada komisi pemilihan umum (KPU) Provinsi Sulawesi barat.
Para tersangka masing-masing berinisial BH (56) berstatus ASN selaku Kuasa Pengguna anggaran (KPA), IR (40) ASN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), AA (40) ASN selaku Ketua Pokja, RR (48) ASN jabatan Anggota Pokja, GR (58) Pensiunan ASN selaku Anggota Pokja, AE (54) ASN selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), DA (52) ASN selaku Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP), WA (54) Wiraswasta yang saat itu menjabat sebagai Direktur PT. Banua Broadcasting Multiplex, dan AB (41) Wiraswasta yang saat itu menjabat sebagai Komisaris PT. Banua Broadcasting Multiplex
Para tersangka ini dilaporkan atas dugaan korupsi pengadaan peraga kampanye di KPU Provinsi dengan laporan Polisi Nomor : LP / A / 24 / VIII / 2020 / Sat Reskrim, tanggal 26 Agustus 2020.
Dimana pada bulan Maret hingga bulan April tahun 2019 KPU Provinsi Sulawesi Barat selaku panitia penyelenggara pemilihan Calon Anggota DPD-RI TA.2019 melaksanakan kegiatan Belanja Fasilitas Kampanye Pada Kampanye Calon Anggota DPD-RI TA.2019.
Pada kegiatan yang dibiayai menggunakan anggaran KPU Provinsi Sulawesi Barat ini terdapat item kegiatan belanja fasilitas kampanye berupa penayangan iklan visi misi calon anggota DPD-RI TA.2019 daerah pemilihan Sulawesi Barat dengan jumlah 30 (Tiga Puluh) calon pada media Televisi, dengan anggaran sebesar Rp. 2.740.500.000,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
Pada pelaksanaan kegiatan belanja fasilitas kampanye tersebut, berdasarkan hasil penyidikan oleh Unit Tipikor Sat Reskrim Polresta Mamuju terdapat perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara yang dilakukan oleh beberapa oknum pejabat KPU Provinsi Sulawesi Barat yang menjabat pada saat itu dan juga pelaksana kegiatan yakni PT. Banua Broadcasting Multiplex.
Dimulai dari penetapan pelaksana kegiatan yang dilakukan dengan metode penunjukan langsung padahal seharusnya ada beberapa metode lainnya yang harus dilakukan untuk menentukan pelaksana kegiatan tersebut.
Selain itu para pelaku yang menjabat saat itu ataupun pelaksana kegiatan yaitu PT. Banua Broadcasting Multiplex melaksanakan kegiatan tidak sesuai prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan kegiatan tidak dilaksanakan sesuai kontrak pekerjaan, dimana pelaksanaan kegiatan tersebut hanya menayangkan 9 (Sembilan) iklan visi misi calon anggota DPD-RI TA.2019.
Para pelaku sesuai peran masing-masing juga menerima sejumlah uang yang besarannya bervariatif dari hasil perbuatan melawan hukum tersebut.
Berdasarkan hasil PKKN dari BPKP Perwakilan Sulbar atas perbuatan para pelaku terdapat kerugian negara sebesar Rp 1.869.609.000 (Satu Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Rupiah).
Pada kasus ini penyidik Unit Tipidkor Sat Reskrim Polresta Mamuju telah menetapkan 9 (Sembilan) orang sebagai tersangka baik dari pihak KPU Provinsi Sulbar ataupun pihak pelaksana kegiatan.
Dari kerugian negara yang berhasil disita atau dikembalikan oleh penyidik Unit Tipidkor Sat Reskrim Polresta Mamuju selama penanganan kasus ini yaitu sebesar Rp. 1.001.000.000,- (Satu Milyar Satu Juta Rupiah), dimana Rp. 528.500.000 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) disita dalam bentuk uang tunai dan Rp. 472.500.000 disita dalam bentuk slip penyetoran kepada rekening kas negara.
Penyidik Unit Tipidkor Sat Reskrim Polresta Mamuju telah melakukan pengiriman 4 berkas perkara (Tahap I) kepada JPU dalam hal ini Kejaksaan Negeri Mamuju pada bulan Desember tahun 2021, akan tetapi ada pengembalian berkas perkara oleh JPU karena ada beberapa petunjuk (P-19) yang perlu dilengkapi pada berkas perkara.
Penyidik juga telah berusaha maksimal melengkapi 2 berkas perkara sesuai petunjuk (P-19) yang diberikan oleh JPU dan saat ini sudah dikirim kembali kepada JPU untuk dilakukan pemeriksaan kembali. Sedangkan 2 berkas perkara lainnya masih dalam proses dilengkapi dan akan segera dikirim kembali kepada JPU.
Dalam kasus tersebut, polisi mengamankan barang bukti berupa Dokumen-dokumen terkait pelaksanaan kegiatan dimulai dari awal hingga akhir pelaksanaan kegiatan
SK beberapa tersangka yang merupakan pejabat negara,
Dokumen-dokumen perusahaan milik PT. Banua Broadcasting Multiplex,
Slip setoran ke kas negara sebesar Rp. 472.500.000 (Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah),
Uang tunai sebesar Rp. 528.500.000 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang disita dari beberapa tersangka dan juga saksi
Para tersangka disangkakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan atau Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
Dalam pasal tersebut, para tersangka mendapat ancaman penjara seumur hidup atau paling singkat 4 (Empat) tahun dan paling lama 20 (Dua Puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah). (Rls/Ts)
