JAKARTA – AHY menyampaikan pandangannya mengenai posisi Demokrat terhadap sejumlah isu. Hal ini disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat menyampaikan pidato politik di hadapan ribuan kader Demokrat di Lapangan tenis indoor, Senayan, Jakarta, Selasa (14/3/2023).
Berdasarkan siaran tunda yang disiarkan di sekretariat Demokrat Sulbar yang diikuti pengurus DPD dan DPC serta kader Demokrat Sulbar, Selasa Malam, kurang lebih 30 menit Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan pidato politiknya. Ia juga mengkritik beberapa kinerja pada pemerintah saat ini, mulai dari persoalan hukum, keadilan sosial, hingga kelangsungan demokrasi.
AHY menyebut Indonesia tengah menghadapi banyak ujian. Salah satunya terkait munculnya isu penundaan Pemilu 2024 usai terbitnya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.
“Kami mencermati wejangan dari Ketua Majelis Tinggi kami, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Bangsa ini tengah diuji, banyak godaan,” kata AHY.
Menurut AHY, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghentikan tahapan Pemilu 2024 yang tengah berjalan mengusik akal sehat dan rasa keadilan.
Apalagi, putusan itu terbit setelah rangkaian beberapa isu lainnya, seperti isu presiden tiga periode, perpanjangan masa jabatan presiden, hingga sistem pemilu proporsional tertutup.
“Apa yang sedang terjadi di negeri kita ini? Apakah ini sebuah kebetulan belaka?” tanya AHY
Ia mengungkapkan, rakyat yang ia temui di seluruh pelosok negeri menolak penundaan Pemilu 2024.
Menurutnya, jika Pemilu 2024 dipaksakan ditunda, ke depan justru tak akan ada yang memimpin Indonesia.
Sebab, sebagaimana amanat konstitusi, pemerintahan era Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober 2024 setelah lima tahun bekerja.
“Apa iya ada Plt (pelaksana tugas) Presiden? Apa iya akan ada ratusan Plt anggota DPR RI dan DPD RI, serta ribuan Plt anggota DPRD?” ujar AHY.
“Kalau di negara kita ada Plt Presiden, dan ribuan Plt wakil rakyat yang berkuasa, dan bekerja selama 2 hingga 3 tahun, betapa kacau dan kaosnya situasi nasional kita,” tegas AHY
AHY juga mengkritik keras kebijakan Jokowi terkait food estate dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja.
Terkait food estate, AHY menyebut banyak akademisi pertanian dan aktivis lingkungan mengkritik kebijakan food estate ini.
Menurutnya, food estate merupakan program yang hanya mengandalkan ekstensifikasi lahan saja, tetapi mengabaikan faktor ekologi dan sosial.
“Kedaulatan pangan seharusnya berorientasi pada pemberdayaan dan pelibatan masyarakat, serta mengindahkan aspek keseimbangan lingkungan, keberlanjutan dan tradisi masyarakat lokal,” kata AHY. (*/Ts/Sir)
Komentar