MAMUJU, Terbitsulbar.com – Pemerintah Kabupaten Mamuju melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) lintas sektor.
Rakor dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Mamuju dipimpin langsung Bupati Mamuju, Hj. Sitti Sutinah Suhardi. Rabu, (20/12/2023).
Turut hadir Pimpinan Bank Indonesia (BI), Kepala BPS Kabupaten Mamuju, pihak perguruan tinggi dan beberapa stakeholders terkait lainnya.
Rapat Koordinasi ini dilakukan sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Mamuju dalam menjaga stabilitas harga pangan sebagai bagian langkah pengendalian inflasi daerah jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Bupati Mamuju Sutinah Suhardi dalam sambutannya, Sutinah menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan koordinasi lintas sektor yang dilakukan sebagai bentuk upaya bersama dalam menjaga ketersediaan pangan agar tingkat inflasi daerah tetap terkendali.
Bupati berharap, sinergi dan kolaborasi terus dapat dilakukan oleh semua stakeholders maupun dukungan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat agar tingkat inflasi daerah dapat tetap terkendali.
Ditempat yang sama, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sulbar, Gunawan Purbowo, mememberikan atensi atas upaya Pemerintah Kabupaten Mamuju dalam membangun kolaborasi untuk terus dapat mengendalikan inflasi daerah.
Gunawan menuturkan, geliat pembangunan di Mamuju yang terlihat dari hadirnya sejumlah fasilitas publik, ditambah meningkatnya angka perkreditan di bank-bank, mengindikasi ekonomi terus berjalan secara positif.
Ia menjelaskan, hal ini dapat saja menimbulkan dua dampak inflasi, yang pertama inflasi terjadi disebabkan daya beli masyarakat semakin tinggi, yang kedua inflasi yang disebabkan ketersediaan pasokan pangan yang berkurang.
”Kondisi inflasi yang diakibatkan ketersediaan pangan inilah yang harus dijaga” jelas Gunawan Purbowo
Dalam forum yang difasilitasi oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju tersebut sayangnya tidak dihadiri oleh perwakilan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, terutama oleh leading sektor terkait, padahal Kabupaten Mamuju adalah representasi dari provinsi ke-33 ini dalam pengukuran indeks inflasi daerah secara nasional.
Hal tersebut disayangkan Bupati Mamuju, sebab dalam forum demikian, seyogyanya dapat menjadi ruang yang baik dalam membangun sinergi dalam upaya bersama mengendalikan inflasi daerah. (*/Ts)
Komentar