Pengurus Badko HMI Sulselbar Mendesak Pemkab Mamasa Segera Bayarkan Gaji Honorer dan Silta Desa.
MAMUJU, Terbitsulbar.com – Merespon Isu hangat tentang problem problem yang terjadi di kabupaten Mamasa tentang pembayaran BPJS Kesehatan, tenaga honorer, dan Siltap Desa di Kabupaten Mamasa, yang sampai hari ini belum terbayarkan, membuat putra asli Kabupaten Mamasa Adrianto sekaligus pengurus Badan Koordinasi HMI Sulselbar wasekum eksternal angkat bicara.
Wasekum Eksternal Badko Sulselbar Adrianto, mengatakan hingga saat ini, BPJS Kesehatan, tenaga honorer, dan Siltap Desa di Kabupaten Mamasa telah menciptakan keresahan yang meluas. Masalah ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan individu, tetapi juga dapat mengganggu kualitas pelayanan publik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
Keterlambatan pembayaran gaji merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian mendesak dan tindakan tegas dari PJ bupati Mamasa, Kaban Keuangan, dan instansi terkait sangat diperlukan untuk mencegah situasi ini semakin memburuk.
Adrianto juga mengatakan bahwa sudah beberapa kali kami melakukan aksi demontrasi bersama teman teman pemuda dan mahasiswa tapi sampai hari ini PJ. bupati Mamasa masih belum memberi solusi dan tindakan yang pasti.
”Jika tidak ada perubahan yang nyata, aksi massa sebagai bentuk protes dari kami tidak dapat dihindari. Masyarakat dan seluruh aparat desa, tenaga honorer, tenaga kesehatan dan lainnya berhak mendapatkan keadilan, dan sudah saatnya pemerintah daerah bertindak untuk menyelesaikan masalah ini dengan segera.
Adrianto, meminta kepada pihak penegak hukum wilayah Kejari Mamasa dan BPK RI untuk mengaudit PJ bupati Mamasa, Kaban keuangan serta Instansi yang terkait.
”Karena kami menduga ada penyalahgunaan Anggaran Daerah di Kabupaten mamasa. Kami akan tetap konsisten mengawal persoalan ini sebab ini bukan hanya persoalan Individu tapi ini tentang kualitas pelayanan untuk Masyarakat Banyak.” urainya
Ia juga meminta kepada PJ. Bupati Mamasa, Kepala Badan keuangan untuk segera menyelesaikan persoalan yang terjadi saat ini yang terpenting BPJS Kesehatan, Gaji Honorer dan Siltap Desa, sebab gaji adalah hak bagi mereka.
“Ketika apa yang menjadi keresahan dan tuntutan ini tidak dapat di indahkan, kami akan melakukan konsolidasi besar besaran dan akan terus menerus melakukan demonstrasi sampai PJ bupati mamasa, Kaban Keuangan Kabupaten Mamasa serta Instansi terkait dicopot.
Senada yang dikatakan Ketua Badko HMI Sulselbar Bidang Ketenagakerjaan Andi Satria. Menurut Andi Satria, seharusnya pihak stakeholder dapat mengantisipasi hal-hal yang bisa mengganggu jalannya pelayanan, sehingga hal yang paling utama ialah pemenuhan hak dari para pekerja/pegawai baik dari sisi jaminan kesehatan, jaminan sosial serta gaji mesti harus diselesaikan dari tingkat kabupaten sampai desa untuk bagaimana mereka mampu memberikan pelayanan dengan baik.
Ia mengatakan dengan banyaknya macam problem yang hadir di masyarakat serta hal timpang dalam pemerintahan yang belum bisa di selesaikan menjadi pemicu hadirnya gelombang gerakan massa aksi.
Andi Satria menegaskan ketika pemerintah belum juga bisa menanggapi masalah yang ada, maka hal yang jelas gerakan massa aksi akan terus berdatangan sampai mendapatkan kepastian. (Ad/Ts)