MAMUJU – Setelah membaca di media terkait dengan DPRD Sulbar akan melakukan interpelasinya, Aliansi Barisan to Malaqbi (ABM) yang tergabung dari 10 lembaga LSM, angkat bicara.
Ketua ABM, Aldin, mengatakan, pihaknya mau mengawal tatib nya, namun pelaksanaan implementasi ini jangan keluar dari koridor sebagaimana diatur dalam tatib.
“Sesuai dengan peraturan tata tertib (Tatib) nomor 1 tahun 2010 terutama pada Bab 10 pasal 106 sampai dengan ke 1 dan ke 4 sampai dengan 115, kami mau mengawal tetapi pada pemberitaan-pemberitaan yang ada, justru ancaman-ancaman yang begitu dahsyat, ini seperti ada kebencian-kebencian yang diproduksi setiap hari, kebencian-kebencian itu yang ada yang kita baca,” kata Aldin
Menurut Aldin, mengutip menyampaian salah satu anggota ABM bahwa seakan memproduksi kebencian-kebencian yang terbaca di media.
“Seperti yang dikatakan oleh pak Yamin bahwa memproduksi kebencian-kebencian, itu yang terbaca di media. Itu berulang kali dan itu yang kita diskusikan, apa sih maunya teman-teman di DPRD provinsi itu,” ucapnya
Aldin mempertanyakan, apakah pokir-pokir yang mereka perjuangkan atau benar-benar untuk masyarakat.
“yang kita pertanyakan apakah pokok-pokok pikirannya (Pokir) yang diperjuangkan atau benar-benar untuk masyarakat. Yang kita tangkap, apakah ini Pokir atau atasnama masyarakat, kok begitu kerasnya, begitu dahsyatnya produksi kebencian yang diberitakan di berbagai media,” tutur Aldin
Ia juga mengatakan bahwa kata-katanya saja diluar normatifnya, pokoknya kebencian aja dan itu ditujukan kepada gubernur kita.
Padahal, kata Aldin, Konsep pemerintahan politik kita ini kan maju Malaqbi, itu sudah dipergubkan dan masuk dalam RPJMD pertama dari Sulbar. Kita tidak bisa kita keluar dari itu yakni Maju Malaqbi, tapi apa yang dipertontonkan mulai munculnya inisiator hak interpelasi itu, mulai dari situlah munculnya kebencian-kebencian itu yang kita baca di berbagai media, lalu sengaja dilempar dan sengaja dikomentari dan semakin jauh meleset komentar-komentar itu. Bahkan bukan lagi masalah kebijakan-kebijakan pemerintah tetapi sudah masuk ke pribadi pak gubernur kita.
“Nah, kalau sudah begini, kami yang sebagai masyarakat Sulbar tentu tidak mau dong gubernur kita dibegitukan. Pasti kita tidak mau, masa sejelek itu gubernur kita,” paparnya
Apa yang dibaca, menurut Aldin, begitu bergulir hak interpelasi ini, mereka dalam hal ini DPR melakukan penggalangan upaya untuk lanjut kepada hak angket.
“Nah, tujuan hak angket itu untuk apa, kan satu lagi hak DPR yaitu menyatakan pendapat, maunya lari kesitu. Satu hak interpelasi ini belum selesai tapi sudah digembor-gemborkan hak angketnya. Ada mekanisme yang mengatur didalam Bab 10 tentang penggunaan hak DPR itu dalam peraturan Tatib nomor 1 tahun 2010,” ucapnya
ketua LAKIP RI itu mengatakan, kenapa tidak dikedepankan intelektualnya, tidak dikedepankan politiknya, jangan kebenciannya yang diproduksi tiap hari.
“Kita dari ABM ini mengharapkan hak interpelasi daripada DPR itu berjalan sesuai dengan aturan. Janganlah ada tendensi-tendensi mau menggulingkan beliau, jangan ada tendensi menggertak mau mengeluarkan hak angket, bahkan ada mau dijemput paksa lah,” pintah Aldin
Ia juga mengungkapkan, bahwa hal ini sengaja digulirkan begini supaya masyarakat seolah-olah menilai gubernur kita ini salah dan seolah-olah tidak mampu seperti istilah mereka.
“kan terlalu naif kita menuduh orang seperti itu. Jadi harapan kami di barisan to Malaqbi ini, terutama inisiator ini, hentikan lah ada upaya-upaya memproduksi kebencian-kebencian, karena tidak sesuai di bumi Malaqbi kita ini ”tutur Aldin. (Ts)
Komentar