Pansus Penanggulangan Bencana DPRD Sulbar Soroti Tim Satgas Pemprov Sulbar

TERBITSULBAR.COM – Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan penanggulangan bencana DPRD Provinsi Sulawesi Barat menyoroti ketua tim Satgas Pemprov Sulbar yang tidak menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Anggaran (Banggar) yang digelar Selasa 09 Maret 2021.

Menurut Hatta Kainang, jika seharusnya ketua Satgas yang dijabat oleh Sekretaris Provinsi Muhammad Idris hadir dalam agenda rapat. Pasalnya saat ini Muhammad Idris sebagai pemengang kuasa pengguna anggaran (TPAD).

Hatta Kainang menyayangkan agenda rapat penting seperti ini tidak dihadiri, padahal banyak hal yang harus dibahas.

“Contohnya bagaimana progres dalam penanganan bencana, kemudian OJK juga sudah membuka ruang untuk membantu kita, untuk membantu UKM kita tetapi data dari Pemprov tidak tersaji,” Kata Hatta Kainang.

Hatta Kainang mengibaratkan, langkah dari ketua tim transisi yakni Muhammad Idris tidak menemukan peta jalan, sehingga progres pemulihan pasca bencana tidak terlaksana dilapangan.

“Jadi menurut saya mengapa penanganan pemulihan pasca bencana itu tidak jalan, karena tidak ada skema yang dilakukan secara jelas, ya ibarat tidak ada peta jalan yang dibuat. Nah bagaimana mau jalan kalau begitu. Tanggungjawabnya ini ada pada pak Sekda selaku ketua tim komandan transisi berdasarkan SK dari Gubernur,” urai Logislator NasDem itu.

Hal senada yang dikatakan Sukri Umar, ia juga menyoroti penggunaan APBD yang saat ini masih nol Rupiah. Bahkan Sukri menganggap jika Pemprov Sulbar tidak serius dalam menanggulangi pemulihan pasca bencana.

“kita tidak tahu lagi apa maunya ini eksekutif, apa mereka menganggap tidak ada bencana?. Pasalnya penggunaan APBD saja belum dilaksanakan, bahkan bantuan dari luar daerah digunakan untuk operasional. Apa kita tidak malu, sudah dibantu tapi mereka tidak bisa gunakan sesuai peruntukan yang diinginkan pemberi bantuan,” kesal Sukri Umar

Selain itu, legislator Demokrat itu juga menyoroti progres dari tim transisi yang seharusnya fokus dan serius mendorong ke pusat agar Perpres dikeluarkan pemerintah pusat sebagai regulasi untuk penanggulangan bencana Sulawesi Barat.

“Ya seharusnya pak Sekda hadir, kalau dia terlalu sibuk dengan agendanya sendiri, sampaikan ke Gubernur kalau tidak sanggup menjadi ketua transisi. Apa gunanya ini selalu rapat tapi tidak ada hasilnya,”keluh Sukri Umar

Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Banggar DPRD Sulbar ini dengan agenda membahas sejumlah perubahan penggunaan APBD harus ditunda sebab ketua Satgas transisi Pemprov Sulbar tidak hadir. (Ts)