MAMUJU, Terbitsulbar.com – Bupati Mamuju, Sitti Sutinah Suhardi mengungkapkan rencananya untuk mengubah kebijakan di periode keduanya. Semua akan lebih mudah tanpa embel-embel administrasi lagi.
Pada debat pertama yang digelar di Ballrom Hotel Maleo, perempuan yang disapa Tina ini menyatakan bahwa layanan kesehatan dan pendidikan tidak akan lagi memerlukan Kartu Mamuju Keren (KMK).
Menurut Sutinah, langkah ini diambil bertujuan untuk mempermudah akses bagi semua warga tanpa proses administratif lagi. Seperti halnya di bidang kesehatan, warga akan lebih mudah mendapatkan layanan kesehatan gratis karena sejak dia menjabat sebagai Bupati Mamuju kebijakan dengan mengelontorkan dana 60 milliar untuk mengcover 98 persen warga di BPJS Kesehatan sudah dilakukan. ” warga cukup ber-KTP Mamuju sudah terlayani.
Dengan kebijakan ini, warga dapat langsung mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus melalui proses yang rumit,” kata Sutinah
Di bidang pendidikan, siswa dari keluarga kurang mampu akan tetap mendapatkan pendidikan gratis hingga sekolah menengah, tanpa harus memiliki kartu. “Kami ingin menghapus segala hambatan administratif, memastikan setiap warga Mamuju bisa langsung mengakses layanan kesehatan dan pendidikan. Langkah ini bukan hanya sekadar penghapusan kartu, tetapi adalah wujud nyata dari prinsip inklusivitas yang kami junjung. Layanan universal yang adil dan merata untuk semua,” tegas Sutinah.
Hajrul Malik, juru bicara pasangan Tina-Yuki, menjelaskan, bahwa pelayanan tanpa kartu menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik dan merata.
“Kami ingin semua warga merasa diperhatikan tanpa prosedur yang menghambat,” tuturnya.
Dengan penghapusan persyaratan kartu sebagai akses layanan, diharapkan seluruh lapisan masyarakat Mamuju dapat merasakan manfaat layanan kesehatan dan pendidikan secara langsung tanpa kendala.
Langkah ini merupakan upaya konkret menuju Mamuju yang lebih maju dan sejahtera, di mana inklusivitas menjadi nilai utama dalam setiap kebijakan. (*/Ts).
Komentar