Terbitsulbar.com, MAMUJU – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkunjung ke Mamuju. Kedatangan KPK di ibu kota Provinsi Sulawesi Barat itu dalam rangka memantau sejumlah aset Pemerintah Kabupaten Mamuju yang dinilai bermasalah.
Kepala Inspektorat Mamuju Muhammad Yani mengatakan, kedatangan KPK di Mamuju untuk melakukan monitoring dan evaluasi disejumlah bidang mencakup tentang penganggaran, perencanaan, dana desa dan aset daerah.
“Khusus untuk kemarin, KPK datang untuk monev bidang aset dan pendapatan,” kata Muhammad Yani, Kamis (22/4/2021).
Yani menjelaskan, KPK memberikan tugas kepada Pemkab Mamuju untuk melakukan pendataan sejumlah aset yang tersebar di OPD, berikut aset yang dinyatakan bermasalah.
“Termasuk aset-aset yang dikuasai oleh mereka yang sebenarnya tidak berhak untuk menguasai, apakah berupa tanah atau kendaraan dan sebagainya,” jelasnya
Menurut Yani, kedatangan Lembaga Antirasuah itu memberikan waktu kepada pemerintah Kabupaten Mamuju untuk segera merampungkan data yang dimaksud hingga akhir april ini.
“Kalau data ada, di BPKAD itu ada datanya, tinggal teman-teman disuruh mengecek kembali, mana-mana aset yang betul-betul masih dikuasai pihak-pihak lain,” tuturnya.
Kepala inspektorat Mamuju itu menambahkan, sejumlah aset yang dilaporkan di tahun 2020 dan telah ditangani oleh kejaksaan negeri Mamuju juga menjadi sorotan KPK.
“Secara keseluruhan KPK meminta data aset kita,”tutupnya. (*/Ts)
Komentar