SULBAR – Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar didampingi Sekprov Sulbar Muhammad Idris, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Penyerapan Anggaran Daerah Tahun 2021 secara virtual di Kantor Merah Putih Gubernur Sulbar, Senin (22 November 2021).
Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri Inspektur Inspektorat Sulbar M. Natsir, Kepala Bappeda Sulbar Junda Maulana, Kepala BPKAD Sulbar Amujib, Plt. Kepala Dinas Kominfoperss Sulbar, Mustari Mula.
Rakor yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ini, digelar untuk menyatukan langkah dan strategi percepatan realisasi Penyerapan Anggaran Daerah T.A 2021, guna menstimulus pertumbuhan ekonomi di daerah dan memberikan gambaran hasil analisa dan evaluasi realisasi Penyerapan Anggaran Daerah TA 2021 per 19 November 2021, termasuk informasi beberapa pemerintah daerah yang realisasi pendapatannya rendah atau dibawah rata-rata.
Mendagri Tito Karnavian mengatakan, pihaknya memahami bahwa pemerintah daerah mengalami kontraksi pendapatan sehingga tidak sesuai dengan praktek. Realisasi pendapatan provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia Tahun 2021 ini mengalami penurunan.
“Kalau kita melihat realisasi pendapatan, ini gabungan dari Pusat, transfer maupaun dari PAD, terjadi penurunan konsentrasinya. Di Tahun 2020, untuk pendapatan berada diatas 85,86 persen per 30 November 2020, kemudian data kita per tanggal 19 November 2021, pendapatan gabungan provinsi dan kabupaten/kota sebesar 79,19 persen, jadi menurun secara persentase”, bebernya
Tito menjelaskan, realisasi pendapatan di daerah per tanggal 19 November 2021, yang capaiannya cukup baik diatas 80 persen yaitu Sumatera Barat, Gorontalo, Riau, Bali, Yogyakarta, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Jambi, Lampung, Maluku Utara, Kalimantan Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Banten.
Sementara, capaian dari 70-79 persen diantaranya Sulawesi Tengah, Kepulauan Riau, Aceh, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, Papua Tengah, Papua Barat, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan dan Sulawesi Barat. Sedangkan 3 (tiga) provinsi lainnya dibawah capaian 70 persen. (Adventorial)
(fa/Ts)
Komentar