SULBAR – Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar dampingi Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Menaker RI), Ida Fauziah melaunching layanan terpadu Satu Atap pekerja migran Indonesia (LTSA-PMI). Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor BKPP kabupaten Polman, Rabu (24/11/2021).
IIda Fauziah mengatakan, tenaga Imigran harus berkompetensi dan memiliki skil kerja yang baik sebelum keluar negeri. Ia berharap kiranya Pemerintah Provinsi dan Pemkab berkolaborasi dengan baik dalam menghadapi permasalahan tenaga kerja di Provinsi Sulbar
Menurut Ida Fauziah, kehadiran pemerintah di tengah masyarakat imigran harus menjadi pelindung bagi keamanaan tenaga kerja Indonesia, serta mampu meningkatkan kualitas kemampuan kerja yang akan menunjang saat dilapangan termasuk penguasaan bahasa asing yang dinilai menjadi kebutuhan komunikasi sehari-hari
” LTSA -PMI dibangun untuk mampu bersaing dengan para calo, maka dari itu saya berharap kegiatan ini tidak hanya dilaunching saja, melainkan efektifitas kedepan harus sebaik seremoni yang dilakukan saat ini, ” ujarnya
Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menyampaikan, mengingat permasalahan yang kerap terjadi di sektor ketenagakerjaan, sudah saatnya Sulawesi Barat memiliki Satgas PMI non prosedural.
Karena itulah, ABM mengharapkan perkenaan menteri Manajer RI dapat mempertimbangkan pembentukan Satgas di Sulawesi Barat akan lebih baik lagi sekarang. Kunjungan kerja menteri ketenagakerjaan kali ini , juga merupakan kebahagiaan bagi Sulawesi Barat untuk menjadi referensi penyusunan rencana kebijakan strategis pembangunan di bidang ketenagakerjaan, yang sebagai bagian dari pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Gubernur Ali Baal Masdar pada kesempatan tersebut juga menyampaikan terimakasih atas perhatian Menteri Tenaga Kerja untuk penyediaan layanan terpadu satu atap bagi pekerja migran Indonesia di Kabupaten Polewali Mandar yang telah diresmikan pemanfaatannya
Selain itu, juga disampaikan, bahwa pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK ) Sulawesi Barat tepatnya di Kabupaten Mamuju Kecamatan Kalukku sebagai UPT Kementerian Ketenagakerjaan nya akan menjadi solusi masalah ketenagakerjaan terutama untuk pendayagunaan potensi tenaga kerja yang memiliki kualitas sebagai tenaga kerja dengan kompetensi yang memadai untuk menghadapi persaingan di pasar kerja titik Selain itu untuk menghasilkan tenaga kerja yang mandiri dan berkemampuan membuka lapangan kerja baru
“Bukan hanya itu, dukungan Menteri Ketenagakerjaan juga berupa fasilitasi dalam rangka pemanfaatan Pelabuhan Tanjung Silopo sebagai Pelabuhan embarkasi dan debarkasi pekerja migran Indonesia Ia merupakan bagian tidak terpisahkan dari LTSA PMI di tempat ini. (Adventorial)
(fa/Ts)
Komentar