LAK Sulbar Sebut, Penyelidikan Dugaan Penyelewengan Aset Daerah Perlu Didorong ke BPK.

Terbitsulbar.com,Mamuju – Polemik dugaan penyelewengan aset daerah milik Pemkab Mamuju yang saat ini ditangani inspektorat, mendapat perhatian dari Laskar Anti Korupsi Sulbar (Lak Sulbar).

Ketua LAK Sulbar  Muslim Fatillah Azis mengatakan, masalah dugaan penyelewengan aset daerah ini sangat penting untuk disikapi pihak DPRD dan inspektorat Kabupaten Mamuju. Namun, jika hal itu tidak mendapat respon, maka tentu harus didorong ke BPK agar segera melakukan audit investigasi.

“BPK kan bisa melakukan audit investigasi soal aset-aset daerah. Jangan sampai menjadi milik pribadi, itu kan berbahaya kalau milik negara menjadi milik pribadi,” ucap Muslim Senin, (26/10/20.

• Dugaan Penyelewengan Aset Daerah Terus Menggelinding, Inspektorat Panggil Seluruh OPD

Muslim menuturkan, agar masyarakat tidak disalahkan jika berfikir atau curiga aset daerah milik Pemkab Mamuju ini hanya dijalankan atau dimiliki oleh oknum tertentu, bahkan mungkin seorang pejabat di level pemerintahan Kabupaten.

“Itu tanggungjawab Bupati dan Wakil Bupati sebagai pemerintah daerah yang bertanggung jawab soal pengelolaan aset di daerah, jika tidak, ya jangan salahkan masyarakat kalau mencurigai bahwa itu untuk kepentingan kelompok oknum,”tuturnya.

Muslim meminta kepada DPRD Mamuju sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan untuk tidak diam melihat polemik dugaan penyelewengan aset daerah ini.

“DPRD harusnya melakukan investigasi. Setelah melakukan RDP dan hasil RDPnya itu ditindaklanjuti, dengan membentuk panitia khsusus. Kalau perlu, dilakukan seperti itu. Jadi, betul-betul jelas dan terang. DPR jangan hanya terimah gaji,” tegas Muslim

• GMNI Desak DPRD Mamuju Usut Tuntas Hilangnya Beberapa Aset Daerah.

Tindaklanjut terkait polemik aset daerah tidak akan efektip, kata Muslim jika DPRD Kabupaten Mamuju baru bersikap ketika muncul aksi demonstrasi dari masyarakat.

“Harusnya, itu menjadi tanggung jawab penuh mengingat adanya fungsi pengawasan yang melekat di tubuh legislatif.

Menurutnya, jika hanya mengandalkan inspektorat secara internal, pasti akan terbatas dengan keadaan dalam melakukan audit.

• Tiga Unit Ambulance Aset Pemkab Mamuju Sudah Terjual ke Pihak Swasta.

“yaa tidak mungkin jeruk makan jeruk, pasti akan terbatas dengan keadaan dalam melakukan audit jika hanya inspektorat daerah yang kita harapkan. Makanya, kalau tidak mampu DPRD, yaa mereka mengundurkan diri saja kalau tidak mampu,”katanya.

Jika dalam proses penanganan masalah aset daerah ini, pihak DPRD Kabupaten Mamuju tidak mampu bersikap secara tegas, maka pihaknya secara kelembagaan di LAK Sulbar yang akan turun tangan meminta secara resmi BPK agar segera melakukan audit investigasi.

“Ini akan menjadi kotak pandora, mungkin masalah yang kelihatan sekarang ini adalah aset-aset seperti kapal di Balak-balakang dan mobil ambulance. Mungkin lebih banyak lagi, kemana mobil-mobil dinas selama ini.” Tutup Muslim Fatillah. (Ts)