Bupati Mamuju Salurkan Beras PPKM di Kelurahan Mamunyu
MAMUJU – Bupati Mamuju Sutinah Suhardi menyaluran secara simbolis bantuan PPKM kepada Kelompok Penerima Manfaat (KPM) BPNT non PKH, di kantor Lurah Mamunyu, Senin (16/8/2021).
Pada kegiatan tersebut, Bupati Mamuju didampingi Dinas Sosial, dan dihadiri BPKP Mamuju, Bulog, Lurah Mamunyu, pihak TNI-Polri, dan masyarakat penerima bantuan.
Bupati Mamuju Sutinah Suhardi mengatakan, adanya bantuan beras PPKM ini karena pemberlakuan pemerintah terkait pembatasan aktifitas. Bantuan beras PPKM ini disalurkan ke semua kecamatan dengan sasaran non PKH.
“Dengan adanya PPKM ini sehingga pemerintah pusat memberikan bantuan tersebut. Kita semua berdoa semoga peberlalukan PPKM ini segera berakhir,” kata Sutinah dalam sambutannya.
Bupati Mamuju berharap, dengan adanya bantuan beras ini bisa membantu mengurangi beban masyarakat dengan adanya pemberlakuan PPKM. Menurut Bupati, karena pembatasan aktifitas kita tentu akan terpengaruh dengan pendapatan sehari-hari.
Menurut Bupati Mamuju, saat ini pemerintah berusaha keluar dari covid-19 dengan cara melakukan vaksinasi.
“Itulah kenapa saya datang langsung ke desa dan kelurahan untuk mnghimbau dan mengajak agar masyarakat mengikuti vaksinasi” tuturnya
Disisi lain, Bupati merasa senang bisa kembali menginjakkan kaki di kantor Lurah Mamunyu setelah 8 tahun berlalu.
“Setelah delapan tahun, saya bisa kembali ke kantor ini, saya pernah bertugas di kantor ini sebagai kepala seksi” ungkap Sutinah
Ditempat yang sama, Lurah Mamunyu Jaharuddin, menerangkan, bahwa untuk penerimah bantuan beras PPKM ini sebanyak 249 orang dengan jumlah 10 kg per KK.
Jaharuddin juga memaparkan jumlah data keseluruhan untuk warga kelurahan Mamunyu terkait penerimah bantuan yakni, penerimah BPNT 498 orang, penerimah PKH 176 orang, dan penerimah BST 405 orang.
Sementara itu, kepala Bidang Dinsos Mamuju Iwanuddin berharap, semoga bantuan ini secepatnya berhenti dalam arti tidak ada lagi covid sehingga Mamuju sehat, Indonesia juga sehat.
“Tapi kalau kondisinya masih terus seperti ini, saya rasa pemerintah pusat baik provinsi maupun pemerintah daerah akan terus maksimal, yang pastinya kami di Dinas Sosial siap hadir.” tutup Iwanuddin. (Ts)