Bupati Warning Instrumen Kesehatan, Camat, dan Lurah Untuk Lebih Cermat Tangani Stunting

MAMUJU – Bupati Mamuju Sitti Sutinah Suhardi mengatakan, tingginya angka stunting di daerah ini bukanlah sebuah prestasi, dan perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak.

Menurut Sutinah, stunting atau masalah kurang gizi kronis yang mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak (kerdil), tidak hanya disebabkan oleh persoalan kesehatan saja, melainkan oleh faktor yang multi dimensi.

”mulai dari kondisi sosial hingga persoalan ekonomi juga menjadi hal yang menyebabkan kasus ini masih sangat tinggi di Mamuju,” ucap Sutinah

Olehnya itu, bupati memberikan warning kepada instrumen kesehatan, termasuk para kepala puskesmas maupun lurah dan camat, untuk lebih cermat dalam mengawasi persoalan ini, sehinga dapat ditekan lebih dini agar kasus stunting dapat berkurang.

Hal ini disampaikan Bupati Mamuju Sutinah Suhardi saat membuka kegiatan aksi 7, program penanganan Stunting melalui Diseminasi dan Publikasi data stunting, yang di gelar di Maleo Hotel, Sabtu (11/12/2021).

Bupati Mamuju Sutinah Suhardi juga menuturkan, dari 360 kabupaten kota setanah air, mamuju masih tergolong daerah level akut kronik dengan persentase prevalensi stunting berada diatas 20 persen sebagaimana batas minimal yang ditetapkan WHO.

Sutinah berharap agar hal ini menjadi perhatian dan kepedualian semua stakeholders, terutama dalam membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya menekan angka stunting yang dimulai dari lingkungan terkecil keluarga.

Dalam upaya memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat, pemerintahan Sutinah Suhardi yang belum genap setahun ini mampu memberikan jaminan kesehatan semesta atau Universal Healt coverage (UHC) terhadap hampir semua masyarakat mamuju dalam bentuk kepesertaan BPJS, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tidak dijamin dalam layanan kesehatan gratis.

”Kalau ada warga yang belum terdata bisa langsung melaporkan, karena kita masih ada kuota kosong, sayang kalau tidak digunakan, karena target kita 98 persen masyarakat mamuju akan kita cover dalam BPJS kesehatan,” sebut Sutinah.

Sebelumnya, dalam laporan tertulisnya, Ketua tim konvergensi percepatan penanganan stunting kabupaten mamuju, Budianto Muin, menjelaskan, aksi tujuh berupa diseminasi dan publikasi data stunting adalah rangkaian aksi sebelumnya yang dimulai dari aksi pertama berupa analisis situasi.

Pada aksi kedua dan ketiga, jelas Budianto Muin, berupa rencana kegiatan dan rembuk stunting, dilanjutkan dengan peraturan bupati tetang peran desa, pembinaan kader pembangunan manusia, serta sistem manajemen data sebagai aksi ke empat, lima dan enam.

Adapun peserta kegiatan terdiri dari 150 orang, dengan menghadirkan narasumber dari kementerian kesehatan RI, Dakhlan Choeron, SKM. (Dis/Ts)