Terbitsulbar.com – Mamuju – Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) kembali menandatangani perjanjian kerja sama Pendidikan Sumber Daya Manusia (SDM) Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2024.
Dalam penandatanganan tersebut, melibatkan 23 kampus dan lembaga pendidikan dari 10 Provinsi di Indonesia, dengan target 3.000 mahasiswa yang telah mendapat rekomendasi tehnis dari direktorat jenderal Perkebunan.
Menanggapi hal ini, komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Barat menyayangkan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang tidak melibatkan kampus yang ada di Sulawesi Barat.
“Kami tentu sangat menyayangkan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang dimana kampus yang ada di Sulbar tidak mendapatkan jatah beasiswa yang diturunkan pada tahun 2024,” kata Muh. Hatta Kainang, SH.
Menurutnya, sebagai daerah penghasil sawit di Indonesia dan juga sudah memiliki banyak kampus, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) harus menggandeng Sulbar dalam rangka program beasiswa.
“Kita adalah daerah penyumbang terbanyak, termasuk ekspor CPO, semestinya Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) melihat dan memprioritaskan daerah ini,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulbar ini.
Pihaknya mengaku akan melayangkan surat untuk meminta Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) merevisi apa yang sudah ditandatangani.
“Kami komiisi IV DPRD Sulbar yang membidangi soal pendidikan akan mengajukan surat melalui pimpinan DPRD, untuk meminta Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) merevisi kampus – kampus dengan mengandeng universitas atau sekolah tinggi yang ada di Sulbar,” ungkap Hatta.
Tak hanya Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang akan dikirimi surat terkait permohonan revisi kerjasama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Kementrian Ekonomi, Mentri Pertanian dan DPR RI juga rencananya akan dikirimi surat terkait upaya revisi tersebut.
Hatta menyebutkan bahwa kebijakan ini harus dirubah yang hanya memberikan kepada 23 kampus di 10 Provinsi dengan jumlah mahasiswa 3.000 orang dengan dana Rp. 498 Milyar.
“Pada program ini, diketahui sejumlah item beasiswa tersebut diantaranya adalah biaya pendidikan, biaya hidup, biaya sertifikasi dan transfortasi dimana ini sangat bermanfaat bagi Mahasiswa Sulbar yang sedang menuntut ilmu,” Pungkas Hatta Kainang,Minggu (25/08/24).
(rdi)
Komentar