oleh

SDK-JSM Siap Tingkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintahan di Sulbar.

banner 728x90

MAMUJU, Terbitsulbar.com – Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka dan Mayjend (purn) Salim S. Mengga (SDK-JSM), memaparkan visi dan misi mereka dalam debat publik kedua yang digelar oleh KPU Sulbar di Ballroom Hotel Maleo Mamuju, Rabu, 13 November 2024. Tema debat kali ini mengangkat “Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi.”

SDK, dalam penyampaian visi dan misinya, menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi sebagai pilar utama pemerintahan yang efektif. Pasangan ini berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berpihak pada kepentingan rakyat, serta memastikan belanja daerah tepat sasaran.

“Kami akan memimpin pemerintahan dengan prinsip akuntabilitas partisipatif, terbuka terhadap kritik, serta bebas dari korupsi dan kolusi. Kepastian hukum bagi warga negara dan pelaku usaha juga menjadi prioritas kami,” ujar SDK.

Sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024, SDK juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan pusat. Menurutnya, melalui koordinasi yang baik, proyek-proyek nasional dapat diarahkan untuk meningkatkan pembangunan di Sulbar. SDK-JSM pun siap mendukung penuh program pemerintah pusat yang dipimpin oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, termasuk program makan gratis untuk anak sekolah dan ibu hamil.

Jika terpilih, SDK-JSM juga berjanji meningkatkan kualitas layanan publik melalui inovasi dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, terutama untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga pendidik. SDK menjelaskan, mereka akan menerapkan sistem “the best man in the best place” untuk memastikan ASN ditempatkan sesuai kompetensi dan profesionalisme.

SDK menambahkan bahwa program mereka juga mencakup peningkatan kesejahteraan pegawai, termasuk tunjangan kinerja kepala desa dan aparatnya, serta kontrak PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dengan jangka waktu lima tahun sekali sebagai bentuk jaminan ketenagakerjaan.

“Kami ingin menghadirkan birokrasi yang lebih profesional, efisien, dan benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat. Sulbar harus memiliki tata kelola pemerintahan yang modern dan berintegritas,” pungkas SDK.

Dengan visi ini, pasangan SDK-JSM berharap dapat menghadirkan perubahan nyata di Sulbar melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (*/Ts)

image_pdfimage_print

Komentar

Kabar Berita Populer