JAKARTA, Terbitsulbar.com – Ketua DPRD Sulbar Sitti Suraida Suhardi bersama PJ. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh berkunjung ke kantor BKKBN RI di Jakarta Timur dalam rangka Audiensi. Senin 12 Juni 2023.
Kunjungan tersebut juga diikuti Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat Nuryamin, S.TP.,MM, Kepala Dinas Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Sulawesi Barat Jamila, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Muhammad Jaun dan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dr. Indahwati Nursyamsi.
Kedatangan Pj. Gubernur Sulbar bersama DPRD Sulbar serta pejabat lainnya, disambut langsung Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo, didampingi Sekretaris Utama BKKBN Drs. Tavip Agus Rayanto, M.Si dan Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) Nopian Andusti, SE.,MT.
Tujuan daripada kunjungan tersebut untuk silaturahmi sekaligus sebagai wujud komitmen pemerintah dalam melakukan koordinasi dan mengurai persoalan percepatan penurunan stunting di Sulawesi Barat.
Dalam pertemuan tersebut, Pj. Gubernur Sulawesi Barat menyampaikan komitmennya untuk bergerak bersama pemerintah provinsi, kabupaten, mitra kerja dan mengajak seluruh ASN Sulawesi Barat untuk menjadi orangtua Asuh Anak Stunting dan memantau langsung penyerapan anggaran BOKB dan Dana Alokasi Khusus (DAK) baik fisik maupun non fisik hingga dapat terserap 100 persen dan memastikan anggaran tersebut tepat sasaran.
Sementara, Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo menuturkan bahwa, lebih efektif melakukan pencegahan stunting ketimbang memperbaiki anak yang sudah stunting menjadi tidak stunting.
Dalam paparannya, Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo menyampaikan bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya stunting adalah kekurangan gizi sebelum dan memasuki masa kehamilan.
”Disinilah pentingnya pendampingan terhadap calon pengantin dan pendampingan keluarga berisiko stunting. Pendampingan catin ini harus terus kita kawal agar catin dapat menjaga kesehatan dan memastikan nutrisi yang dikonsumsi terpenuhi agar kelak tidak melahirkan anak stunting,” urainya
Lebih lanjut Hasto Wardoyo mengatakan kami telah menyiapkan anggaran dalam bentuk DAK fisik dan non fisik yang digelontorkan setiap tahunnya melalui OPD KB Kabupaten salah satunya untuk percepatan penurunan stunting.
”Penggunaan dan penyerapan anggaran DAK juga perlu menjadi perhatian bersama, terutama pemerintah daerah dalam hal ini provinsi dan kabupaten setempat diharapkan aktif dalam berkoordinasi dengan OPD KB serta dapat mengawal serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap serapan atau penggunaan anggaran DAK di Kabupaten untuk dapat betul-betul tepat sasaran,” jelas Hasto (ADV)
(*/Ts)
Komentar